Legenda

Informasi Umum

Konsultasi Publik Selesai
Pelaksanaan Tahun 2019

Seluruh masukan yang telah terkirim menjadi materi yang didiskusikan dan dibahas oleh instansi/pemangku/pakar terkait dalam sebuah forum diskusi Rencana Tata Ruang

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo

Pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Pengembangan pariwisata memberikan efek berganda pada sektor lainnya, salah satu efek yang terlihat melalui instrumen peningkatan devisa. Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata maka pengembangannya harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Upaya ini diwujudkan Pemerintah melalui penetapan beberapa titik kawasan pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), yang berjumlah 50 DPN, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025. Di dalam 50 DPN tersebut terdapat 88 titik Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. KSPN ditetapkan berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Di dalam 50 DPN tersebut terdapat 88 titik Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Keberadaan Taman Nasional Komodo memberikan pengaruh pada kawasan di sekitarnya. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, khususnya di 10 destinasi prioritas yang akan dikembangkan menjadi Bali Baru termasuk Labuan Bajo merupakan salah satu proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018. Tujuan Perpres No. 56 Tahun 2018 adalah untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia terutama di bidang pembangunan pariwisata. Labuan Bajo menjadi salah satu kawasan yang mendapatkan dan menjadi ‘pintu gerbang’ pengaruh dari Taman Nasional Komodo. Labuan Bajo memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur lintas udara-nasional Jakarta-Surabaya-Denpasar-Labuan Bajo. Labuan Bajo menjadi salah satu bagian dari “segitiga emas” pariwisata, bersama dengan Bali dan Toraja. Labuan Bajo yang merupakan salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional 2016 diharapkan dapat mendukung target 12 juta wisatawan mancanegara dengan devisa Rp. 172 Triliun pada tahun 2019.

Untuk mempercepat pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo, Pemerintah Pusat menetapkan badan khusus untuk mengelola Labuan Bajo. Pemerintah Pusat menetapkan Badan Otorita PelaksanaKawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Kawasan Otoritatif Badan Otoritatif Pelaksana Kawasan Pariwisata Labuan Bajo ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita PelaksanaKawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.Badan Otorita PelaksanaKawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores merupakan badan yang secara khusus diberikan kewenangan pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo. Dibentuknya Badan Otorita Pelaksanadalam rangka optimalisasi dan mempercepat pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Keberadaan Kawasan Otoritatif Badan Otoritatif Pelaksana Kawasan Pariwisata Labuan Bajo akan menjadi pusat pertumbuhan untuk kawasan di sekitarnya. Kawasan yang berada di sekitarnya perlu untuk diarahkan perkembangannya untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kawasan Otoritatif Badan Otoritatif Pelaksana Kawasan Pariwisata Labuan Bajo. Pemerintah Pusat memiliki kepentingan terhadap Kawasan Otoritatif Badan Otoritatif Pelaksana Kawasan Pariwisata Labuan Bajo, maka Pemerintah Pusat memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan materi teknis Rencana Rinci Tata Ruang di Sekitar Kawasan Otoritatif  Labuan Bajo. Terkait hal tersebut, pada tahun anggaran 2019 Direktorat Penataan Kawasan, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang di Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otoritatif Pelaksana Kawasan Pariwisata Labuan Bajo.

Hai! Apa Gagasanmu?

Punya pertanyaan lebih seputar Rencana Tata Ruang maupun Konsultasi Publik Online ? Silahkan hubungi kami via Whatsapp. Kami akan bantu memberikan informasi yang kamu butuhkan

Kami Hadir di Whatsapp
×
Kami hadir di sini