Legenda

Informasi Umum

Konsultasi Publik Dibuka

Kamu yang tinggal atau memiliki kepentingan di lokasi ini, klik disini untuk memberikan gagasan kamu sekarang!"

Penataan Kawasan Rawan Bencana di Kota Cirebon

Kota Wali, demikianlah julukan untuk Kota Cirebon. Berada di Letak geografis yang strategis terutama dari segi perhubungan dan komunikasi, merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah administrasi ±3.947,84 Ha berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.75 Tahun 2018, terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 22 kelurahan.

Secara topografis, sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 200 mdpl dan sebagian kecil merupakan wilayah  perbukitan yang berada  di  Wilayah  Selatan  kota. Umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah  jenis  regosol yang  berasal  dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai.

Secara umum jenis tanah yang tersebar di Kota Cirebon ini relatif mudah untuk mengembangkan berbagai macam jenis vegetasi. Rata-rata curah hujan tahunan di kota Cirebon ± 2260 mm/tahun dengan jumlah hari hujan ± 155 hari. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober-April, dan musim kemarau jatuh pada bulan Juni-September.Karakter Kota Cirebon sebagai kota pantai ditandai oleh pendangkalan yang cukup tinggi di daerah pantai, sehingga menyebabkan terjadinya tanah-tanah timbul. Sementara, sebagian besar wilayah berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa tempat. Beberapa faktor lain yang menyebabkan banjir tersebut diantaranya karena hujan lebat, banjir rob, banyaknya hambatan dalam aliran sungai karena sampah, dan lebatnya hujan di kawasan hulu.

Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyatakan tingginya curah hujan di wilayah ini diakibatkan adanya faktor badai La nina dan El nino.Kota Cirebon menempati posisi ke-94 dari 496 Kota/kota di Indonesia dengan skor indeks risiko bencana multi ancaman sebesar 184, dan menempati urutan ke-6 dari 26 Kota. Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Berdasarkan DIBI terjadi 5 (lima) jenis bencana dalam rentang tahun 1830 – 2017, yaitu banjir, kebakaran, kekeringan, puting beliung dan tanah longsor, dari lima bencana tersebut tercatat sebagai kejadian yang paling sering terjadi yaitu banjir dan puting beliung. Hal tersebut diperkuat dengan letak  Kota Cirebon juga berada dekat daerah pantai, jarak yang begitu dekat dengan pantai merupakan salah satu penyebab akan terjadinya bencana angin puting beliung dan banjir rob.

Selain bencana yang pernah terjadi, Kota Cirebon masih menyimpan potensi bencana lainnya. Beberapa bencana di Kota Cirebon yang akan dibahas yaitu banjir, banjir rob, landsubsidence, tanah longsor dan gempa bumi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (UUPPB) mengamanatkan bahwa  penataan  ruang berbasis mitigasi bencana merupakan salah satu upaya atau instrumen pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) dimana tercakup di dalamnya upaya pengurangan ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability), serta peningkatan kapasitas (capacity). Hal ini sejalan dengan keputusan dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA) yang mengamanatkan bahwa perencanaan guna lahan (land use planning) sebagai salah satu alat pengurangan risiko bencana. Pemerintah juga berupaya menurunkan risiko bencana melalui sistem perencanaan Nasional yang disusun dalam sasaran nasional RPJMN 2015 – 2019.Perlunya upaya untuk mengurangi risiko bencana, di antaranya melalui integrasi aspek pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk ke dalam rencana tata ruang wilayah. Aspek utama pengurangan risiko bencana merupakan investasi pembangunan yang akan sangat dirasakan pengaruhnya pada jangka panjang, untuk mengurangi kerugian di masa depan akibat bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Tata Ruang c.q. Direktorat Penataan Kawasan melakukan kegiatan “Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Rawan Bencana (KRB) di Kota Cirebon” dengan fokus penataan kawasan rawan bencana wilayah pesisir untuk meningkatkan kualitas tata ruang sekaligus mengurangi risiko bencana di Kota Cirebon yang akan menjadi masukan bagi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) di Kota Cirebon.

Hai! Apa Gagasanmu?

Punya pertanyaan lebih seputar Rencana Tata Ruang maupun Konsultasi Publik Online ? Silahkan hubungi kami via Whatsapp. Kami akan bantu memberikan informasi yang kamu butuhkan

Kami Hadir di Whatsapp
×
Kami hadir di sini